Selasa, 23 DESEMBER 2025 • 12:49 WIB

Bonnie Blue dan Konsekuensi Kontroversial di Bali

Author

Fiddy Anggriawan

Tia Emma Billinger, lebih dikenal sebagai Bonnie Blue, tengah menjadi sorotan publik setelah dugaan pelecehan terhadap bendera Indonesia dan penyebaran konten asusila di Bali.

Aksi-aksinya telah mengakibatkan deportasi dan larangan memasuki Indonesia selama 10 tahun akibat pelanggaran hukum yang dianggap serius.

Dugaan Produksi Konten Porno dan Penyelidikan Hukum

Bonnie Blue beserta tiga warga negara asing lainnya sedang diperiksa oleh Polres Badung setelah adanya laporan mengenai kegiatan mencurigakan di sebuah studio di Desa Pererenan.

Kapolres Badung, AKBP M. Arif Batubara, menyatakan bahwa tempat tersebut diduga digunakan untuk memproduksi video yang melanggar hukum di Indonesia, yang memicu respons segera dari aparat.

Dalam konteks ini, kepolisian melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap aktivitas lainnya yang mungkin terlibat dalam pembuatan konten tersebut.

Pelanggaran Lalu Lintas dan Sanksi Hukum

Selain dugaan produksi konten asusila, Bonnie Blue dan rekannya, Jackson Liam Andrew, juga terlibat dalam pelanggaran lalu lintas saat mereka membuat konten dengan mengendarai pikap yang bertuliskan 'BangBus'.

Hakim Ketut Somanasa menjatuhkan denda sebesar Rp 200 ribu kepada keduanya, dengan penggantian pidana kurungan selama satu bulan jika denda tidak dibayar.

Barang bukti berupa STNK mobil yang digunakan dalam produksi konten juga dikembalikan kepada Bonnie, tetapi konsekuensi dari tindakan ini terus berlanjut.

Dampak Deportasi dan Kontroversi Bendera

Akibat tindakan mereka, Bonnie Blue dan tiga WNA lainnya terdaftar dalam daftar penangkalan, yang melarang mereka memasuki Indonesia selama 10 tahun.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, menegaskan bahwa tindakan ini bertujuan untuk melindungi integritas hukum dan citra negara, menyatakan, "Betul, (kami tangkal selama) 10 tahun."

Kontroversi semakin memburuk setelah video viral menunjukkan Bonnie Blue diduga melecehkan bendera Indonesia, yang menyebabkan Kementerian Luar Negeri Indonesia mengajukan pengaduan resmi ke Kedutaan Besar Inggris.