Kamis, 26 FEBRUARI 2026 • 21:25 WIB

Langkah Trump dalam Pengelolaan Data Warga Global

Author

Fiddy Anggriawan

Pemerintahan Presiden Donald Trump baru-baru ini mengambil langkah yang memungkinkan terjadinya ketegangan global terkait pengelolaan data digital.

Dalam dokumen yang diterbitkan pada 18 Februari 2026, AS menginstruksikan diplomatnya untuk melobi kebijakan data yang lebih fleksibel di seluruh dunia.

Kebijakan Data Internasional yang Kontroversial

Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio, mendorong diplomat untuk menekankan pentingnya menghindari regulasi ketat terhadap pengelolaan data.

Pemerintah AS percaya bahwa kedaulatan data yang diterapkan oleh negara lain bisa mengganggu aliran data global serta meningkatkan biaya terkait keamanan siber.

Dokumen ini secara tegas meminta agar regulator internasional tidak memberlakukan peraturan yang menghalangi perusahaan teknologi AS dalam mengelola data, yang dinilai dapat merugikan kepentingan bisnis mereka.

Dampak Aturan Eropa terhadap Perusahaan Teknologi AS

Sejak diterapkannya General Data Protection Regulation (GDPR) di Eropa, banyak perusahaan teknologi dari AS menghadapi berbagai tantangan hukum terkait perlindungan data pribadi.

Regulasi ini membatasi transfer data warga Eropa ke luar kawasan dan telah mengakibatkan denda signifikan bagi beberapa raksasa teknologi.

Dalam konteks ini, perusahaan berbasis kecerdasan buatan dari AS berada di bawah tekanan lebih besar dari regulator Eropa, terutama dengan meningkatnya kekhawatiran terkait privasi dan pengawasan.

Strategi Global dan Tantangan dari China

Dokumen diplomatik tersebut juga mengangkat meningkatnya kontrol dari China atas kebijakan penyimpanan dan transfer data, yang semakin diperketat dalam beberapa tahun terakhir.

China memanfaatkan proyek infrastruktur teknologi sambil memberlakukan kebijakan data yang restriktif, berusaha memperluas pengaruh global dan memanfaatkan data untuk kepentingan strategis.

Sebagai bagian dari strategi mereka, diplomat AS juga diperintahkan untuk mempromosikan forum Global Cross-Border Privacy Rules, yang bertujuan memperkuat arus data global sambil tetap menjaga aspek privasi.