Rabu, 11 FEBRUARI 2026 • 13:38 WIB

Rano Karno Klarifikasi Status Mobil Hybrid di Aturan Ganjil Genap

Author

Fiddy Anggriawan

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, memberikan tanggapan terkait potensi pembebasan mobil hybrid dari aturan ganjil genap. Tanggapan tersebut disampaikan saat kunjungannya ke Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Saat ini, meski mobil listrik sudah menerima hak istimewa, status mobil hybrid masih menjadi tanda tanya. Pertanyaan ini mencuat seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan hybrid.

Popularitas Mobil Hybrid di Jakarta

Mobil hybrid semakin diminati oleh masyarakat DKI Jakarta, didorong oleh efisiensi bahan bakar dan emisi yang lebih rendah dibandingkan mobil konvensional. Dengan bertambahnya populasi kendaraan ini, beragam pabrikan kini meluncurkan berbagai model, termasuk sedan, SUV, dan MPV.

Ketersediaan banyak model mobil hybrid menjadikan kendaraan ini semakin relevan bagi masyarakat yang peduli pada keberlanjutan. Teknologi yang digunakan, yaitu kombinasi antara mesin konvensional dan motor listrik, memberikan keunggulan efisiensi dalam penggunaan energi.

Respons Pemerintah DKI Jakarta

Rano Karno memberikan jawaban singkat mengenai potensi pembebasan mobil hybrid dari aturan ganjil genap, mengatakan, "Ya, nanti diatur lah ya." Pernyataan ini mencerminkan pentingnya evaluasi lebih lanjut oleh pemerintah mengenai kebijakan tersebut.

Meskipun tidak memberikan rincian lebih lanjut, tanggapan Rano menandakan bahwa kebijakan terkait kendaraan ramah lingkungan akan terus diperhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari tren mobilitas yang semakin beralih ke kendaraan berdampak lingkungan lebih kecil.

Kendala dan Harapan untuk Kebijakan Berkelanjutan

Meskipun antusiasme terhadap mobil hybrid meningkat, masih ada kekhawatiran terkait kontribusi kendaraan ini terhadap kemacetan di Jakarta. Ini menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang adil bagi semua jenis kendaraan.

Di sisi lain, keunggulan mobil hybrid yang tidak tergantung pada stasiun pengisian daya memberikan alasan untuk meninjau kembali statusnya dalam regulasi ganjil genap. Kebijakan mobilitas yang responsif terhadap tren dan preferensi masyarakat semakin dibutuhkan.