DPR bersama pemerintah telah mengambil keputusan untuk mengaktifkan kembali layanan layanan BPJS Kesehatan bagi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK). Langkah ini diambil menyusul penonaktifan 11 juta penerima layanan yang memicu kepanikan di masyarakat.
Baca juga: Mengoptimalkan Kesehatan Mental Melalui Olahraga
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa layanan ini akan aktif selama tiga bulan ke depan, meskipun bersifat sementara. Hal ini diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi masyarakat yang terdampak kebijakan sebelumnya.
Keputusan Sementara untuk PBI-JK
Pada Senin, 9 Februari 2026, sebuah konferensi pers diadakan di Komplek DPR/MPR untuk mengumumkan pengaktifan kembali layanan BPJS Kesehatan untuk segmen PBI-JK. Keputusan ini diambil seiring dengan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat pasca penonaktifan 11 juta penerima layanan yang telah terjadi sebelumnya.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, lebih lanjut menjelaskan bahwa semua layanan kesehatan untuk segmen PBI-JK akan dibiayai oleh pemerintah selama tiga bulan ke depan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat.
Baca juga: Kecerdasan Buatan Membuka Era Baru dalam Perawatan Keguguran
Pembaruan Data Penerima
Dasco juga mengungkapkan bahwa diaktifkannya kembali layanan ini akan disertai dengan pembaruan data penerima bantuan oleh Kementerian Sosial. Pembaruan ini berguna untuk memastikan bahwa program layanan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian dan lembaga seperti Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan. Kerja sama ini diperlukan dalam memutakhirkan data penerima menggunakan informasi terbaru.
Imbauan kepada Rumah Sakit
Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan arahan agar rumah sakit tidak menolak pasien yang menderita penyakit kronis, termasuk gagal ginjal. Ia menyatakan, 'Imbauan kepada rumah sakit, jangan ada rumah sakit yang menolak pasien.'
Yusuf menjelaskan bahwa pemerintah akan meningkatkan pembiayaan untuk pasien yang terpaksa ditolak oleh rumah sakit. Semua pihak akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam memastikan kesinambungan pelayanan kesehatan.
Baca juga: Patung Superhero Milik Anggota DPR Ini Jadi Korban Penjarahan
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
BERITA TERBARU
