Sorotan Ombudsman Terhadap Program Makan Bergizi Gratis

Sorotan Ombudsman Terhadap Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mendapatkan kritik tajam dari Ombudsman RI terkait penyajian makanan yang dianggap tidak memadai.

Baca juga: Desta Sebarkan Tuntutan 17+8 Setelah Dihujat Soal Pilihan Politik

Yeka Hendra Fatika menyoroti bagaimana penyajian buah semangka yang diiris sangat tipis berpotensi mengkhianati tujuan program yang seharusnya memberi gizi seimbang.

Kritik Terhadap Penyajian Makanan MBG

Yeka Hendra Fatika dalam pernyataannya di kantor Ombudsman mencatat, "Yang terjadi itu adalah permainan di bahan baku. Itu sangat unik. Faktanya banyak beredar, misalnya menu untuk Rp 10.000 porsi tapi buahnya (semangka) tipis banget, seperti tisu ‘wer-ewer’ gitu."

Ia menekankan bahwa penyajian buah semangka yang kurang memenuhi standar gizi merupakan pelanggaran terhadap inti dari Program MBG.

Yeka kemudian mengingatkan, "Kalau cuma kasih snack atau buah yang sangat tipis, itu jelas permainan bahan baku, dan itu melanggar."

Penyajian yang tidak sesuai harapan ini disayangkan mengingat MBG dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak.

Potensi Korupsi Dalam Program MBG

Walaupun program ini dirancang untuk mengurangi kemungkinan korupsi, Yeka mengingatkan bahwa ada potensi penyimpangan, terutama pada tahap pengadaan bahan baku.

Baca juga: Lari Malam: Manfaat, Tantangan, dan Tips Keamanannya

Ia mengusulkan, mengingat lemahnya pengawasan pemerintah, agar diperlukan peningkatan transparansi dalam pengeluaran dan pengadaan.

"Makanya pengawasan itu merupakan sebuah keniscayaan," ujarnya, menekankan pentingnya infrastruktur pengawasan yang efektif untuk program ini.

Sikap proaktif dalam pengawasan diharapkan bisa mengatasi berbagai potensi masalah yang muncul.

Masalah Verifikasi Harga Bahan Baku

Yeka juga menyoroti masalah verifikasi keakuratan harga bahan baku, seperti telur, yang sering kali tidak mencerminkan harga pasar.

"Pertanyaan saya: siapa yang bisa menjamin bahwa dia benar-benar beli dengan harga Rp 30.000?" tanyanya, mengisyaratkan perlunya adanya kejelasan lebih lanjut.

Ia mencatat bahwa kuitansi tidak selalu menjamin keakuratan harga yang tercatat, yang dapat mengakibatkan laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Ketidakjelasan ini menjadi masalah yang harus diatasi untuk memastikan bahwa dana digunakan sebagaimana mestinya.

Baca juga: Menjaga Kesehatan Mental di Tengah Kesibukan