Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengajukan perubahan dalam struktur iuran BPJS Kesehatan. Usulan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pendanaan program jaminan kesehatan yang berkelanjutan.
Baca juga: Dolby Vision 2: Inovasi Teknologi Visual Terbaru untuk Pengalaman Menonton yang Lebih Baik
Dalam rapat kerja bersama DPR-RI, Budi menekankan pentingnya kontribusi yang lebih besar dari individu kaya untuk mendukung akses kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Keberlanjutan pendanaan BPJS Kesehatan menjadi fokus utama yang disampaikan oleh Menteri Budi. Ia menjelaskan bahwa dukungan finansial yang lebih besar sangat diperlukan meskipun telah dilakukan penghematan.
Dalam rapat kerja yang berlangsung di Jakarta Pusat, Budi menekankan, 'Walaupun kita melakukan dari sisi penghematan, tetap BPJS harus disupport dengan uang yang banyak menurut saya.' Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap kualitas layanan kesehatan.
Dukungan finansial yang cukup diharapkan dapat memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mempunyai akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.
Baca juga: Peluncuran Smartphone Terbaru Realme dengan Kapasitas Baterai Jumbo
Menteri Budi juga mempertimbangkan skema asuransi sosial sebagai alternatif untuk meningkatkan pendanaan. Ia berpendapat bahwa individu kaya seharusnya memberikan kontribusi lebih besar untuk membantu subsidi bagi yang kurang mampu.
'Di mana ada perbedaan bayar, mirip dengan rate pajak, di mana orang yang kaya membayar lebih banyak untuk cover orang yang miskin,' ungkap Budi. Prinsip ini sejalan dengan ide bahwa semua orang harus berkontribusi sesuai dengan kemampuannya.
Di samping itu, usulan ini dijadwalkan dapat menciptakan keadilan dalam akses layanan kesehatan di seluruh lapisan masyarakat.
Meskipun terdapat perbedaan dalam besaran iuran, setiap peserta BPJS Kesehatan dipastikan akan menerima jenis layanan yang sama. Budi menggarisbawahi pentingnya pemerintah dalam memastikan standar layanan tetap terjaga.
'Jadi kalau saya ditanya, BPJS harus diperkuat dari sisi pendanaannya,' jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa tanggung jawab tidak sepenuhnya ada di pemerintah, tetapi juga harus diambil oleh individu yang lebih mampu secara finansial.
Konsep ini bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem jaminan kesehatan di Indonesia, sehingga semua warga negara dapat menikmati layanan kesehatan yang layak.
Baca juga: Pentingnya Pemeriksaan Kesehatan Rutin: Menjaga Kesehatan dan Kualitas Hidup
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: