Perseteruan Anggaran Proyek Kapal Antara Purbaya dan Trenggono

Perseteruan Anggaran Proyek Kapal Antara Purbaya dan Trenggono

Ketegangan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengemuka mengenai anggaran proyek pembangunan kapal KKP.

Baca juga: Mengoptimalkan Kesehatan Mental Melalui Olahraga

Purbaya menyatakan ada dana yang disisihkan, namun realisasi pemesanan kapal belum terlihat, sementara Trenggono menjelaskan bahwa proyek ini didanai dari pinjaman luar negeri.

Awal Mula Sindiran di Forum Resmi

Ketegangan di antara kedua menteri ini mulai tampak saat Purbaya berbicara dalam forum resmi tentang proyek pembangunan kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ia mengungkapkan kebingungan karena meskipun anggaran telah disiapkan, belum ada pelaku industri yang menerima pemesanan untuk pembangunan kapal.

Dengan pertanyaan yang langsung, Purbaya meminta klarifikasi mengenai keberadaan pengusaha yang seharusnya terlibat dalam proyek ini.

Ketidakpuasan Purbaya semakin meningkat ketika peserta forum mengkonfirmasi bahwa mereka belum menerima pesanan dari KKP.

Respon Menteri KKP atas Pernyataan Menkeu

Menanggapi pernyataan Purbaya, Trenggono menyatakan ketidakpahaman akan maksud kritik tersebut.

Baca juga: Olahraga Teratur: Investasi Kesehatan Jantung yang Tak Boleh Diabaikan

Ia menekankan bahwa proyek kapal yang sedang dibahas tidak menggunakan uang negara dan dana berasal dari pinjaman Inggris yang saat ini masih dalam tahap proses.

Trenggono lebih lanjut menjelaskan bahwa pengelolaan proyek ini dipegang oleh Badan Logistik Pertahanan, bukan KKP.

Ia menyarankan Purbaya untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu mengenai kondisi internal sebelum menyampaikan komentar.

Klarifikasi Menteri Keuangan Mengenai Data

Purbaya kemudian merespons dengan mengakui adanya kemungkinan kekeliruan data, berkenaan dengan penjelasan dari Trenggono.

Ia menekankan betapa pentingnya mekanisme pencairan dana, termasuk yang berasal dari pinjaman luar negeri, harus melalui Kementerian Keuangan.