Rabu, 29 OKTOBER 2025 • 13:39 WIB

Pengumuman Biaya Ibadah Haji 2026 Akan Segera Dilakukan

Author

Fiddy Anggriawan

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menginformasikan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk tahun 2026 akan diumumkan paling cepat esok hari.

Pengumuman ini disusun oleh panitia kerja yang bermitra dengan pemerintah, dengan rincian biaya diharapkan bisa diumumkan paling lambat pada 30 Oktober 2025.

Rincian Biaya Ibadah Haji 2026

Marwan Dasopang menyebutkan bahwa pada pertemuan mendatang, keputusan terkait ongkos haji akan ditetapkan dalam rangka pengumuman awal. "Segera besok diputuskan, selesai Panja, kita membuat keputusan nanti ada poin, memerintahkan Kementerian Haji segera mengumumkan dan meminta jemaah untuk melunasi bagi jemaah yang sudah dipanggil," ujarnya.

Ia juga menggarisbawahi bahwa pembahasan biaya haji ini dilakukan dalam masa reses DPR RI, namun tetap berupaya agar dapat diumumkan lebih awal pada 29 Oktober 2025, jika memungkinkan.

Usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Haji dan Umroh untuk tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 88.409.365,45. Ini merupakan penurunan sebesar Rp 1 juta dibandingkan tahun lalu, menurut informasi dari Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Komponen Biaya Haji

Dahnil menjelaskan bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) diatur dengan prinsip istitha'ah, serta memastikan likuiditas keuangan operasional ibadah haji. Biaya perjalanan yang harus dibayar oleh jemaah, dikenal sebagai Bipih, diusulkan sebesar Rp 54.924.000.

Rincian biaya ini meliputi penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi pulang pergi sebesar Rp 33.100.000, akomodasi di Makkah Rp 14.652.000, akomodasi di Madinah Rp 3.872.000, dan biaya hidup sebesar Rp 3.300.000.

Jumlah yang dibebankan kepada dana nilai manfaat mencapai Rp 33.485.365,45 atau setara 38%. Biaya ini mencakup berbagai pelayanan yang akan dimanfaatkan oleh jemaah selama melaksanakan ibadah haji.

Tanggung Jawab Pemerintah dan Harapan Jemaah

Marwan Dasopang menekankan bahwa pihak Saudi telah menunggu keputusan biaya haji ini, meskipun berbagai kesibukan menjadi penghalang untuk penyelesaian lebih awal. Ia menambahkan, "Ya pihak Saudi sebetulnya sudah lama menunggu keputusan, tapi kita berbagai hal kesibukan, kita nggak bisa menuntaskan termasuk mengenai undang-undang."

Dahnil menegaskan bahwa pengusulan biaya bertujuan menjaga kesejahteraan jemaah haji. Ia berharap penjelasan komprehensif mengenai biaya akan membantu jemaah memahami apa yang mereka hadapi.

Sebagai langkah transparansi, pemerintah akan mengumumkan rincian biaya haji secara terbuka dan akuntabel. Rapat kerja yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang memuaskan semua pihak yang terlibat.