Sabtu, 25 OKTOBER 2025 • 08:37 WIB

UU Nomor 14 Tahun 2025: Umrah Mandiri Kini Resmi Diizinkan

Author

Fiddy Anggriawan

Anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina, menjelaskan alasan di balik pengesahan UU Nomor 14 Tahun 2025 yang kini memungkinkan jemaah untuk melaksanakan umrah secara mandiri.

Peraturan yang disahkan pada 26 Agustus ini menandai perubahan signifikan, memberikan kesempatan kepada jemaah untuk melakukan perjalanan umrah tanpa harus melalui panitia penyelenggara.

Regulasi Umrah Mandiri

Di dalam UU Nomor 14 Tahun 2025, terdapat ketentuan yang berbeda dibandingkan dengan UU sebelumnya, yaitu Nomor 8 Tahun 2019, yang tidak mengatur pelaksanaan umrah secara mandiri.

Selly menjelaskan bahwa aturan baru ini tetap memperhatikan peran Panitia Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU), dan dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas bagi jemaah.

Inisiatif dari Pemerintah Arab Saudi

Pemerintah Arab Saudi kini aktif mempromosikan program umrah mandiri melalui kerjasama dengan maskapai seperti Saudi Arabian Airlines dan Flynas Airlines.

Setiap warga negara yang membeli tiket dari maskapai tersebut akan berhak mendapatkan visa kunjungan gratis selama empat hari. Selly menegaskan, 'Maka, pemerintah Indonesia harus bersikap adaptif dan proaktif terhadap perubahan kebijakan internasional ini.'

Protokol Pencatatan Jemaah

Walaupun kini jemaah diperbolehkan untuk melaksanakan umrah secara mandiri, mereka diwajibkan untuk melapor melalui sistem yang terintegrasi dengan pemerintah Arab Saudi.

Selly menekankan pentingnya pencatatan data jemaah untuk memastikan pelayanan dan bantuan darurat dapat diberikan secara cepat dan efektif. 'Hal ini penting agar data jamaah tetap tercatat, dan segala kebutuhan pelayanan serta bantuan darurat dapat diberikan secara cepat apabila terjadi situasi yang tidak diinginkan.'