Minggu, 18 JANUARI 2026 • 19:33 WIB

Penyerahan SK Keraton Solo Diwarnai Ketegangan Antar Kubu

Author

Fiddy Anggriawan

Kementerian Kebudayaan, yang diketuai oleh Fadli Zon, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) nomor 8 tahun 2026 kepada Kanjeng Gusti Panembahan Agung (KG-PA) Tedjowulan pada Minggu, 18 Januari 2026.

Namun, penyerahan ini berlangsung dalam suasana tegang akibat protes dari kubu SISKS Pakubuwana XIV Purbaya yang menolak SK tersebut.

Proses Penyerahan SK dan Ketegangan yang Muncul

Dalam proses penyerahan SK, terjadi perdebatan sengit antara perwakilan dua kubu yang masing-masing mengklaim sebagai penerus tahta Keraton Surakarta. Kubu SISKS Pakubuwana XIV Purbaya secara terbuka menolak SK dan meragukan keterlibatan mereka dalam penetapan Tedjowulan.

Fadli Zon, Menteri Kebudayaan, menyatakan bahwa SK itu memberikan mandat bagi Gusti Tedjo sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Surakarta. Ia menjelaskan, 'Semacam penanggung jawab, supaya jelas kepada siapa jika pemerintah menghibahkan dana.'

Situasi memanas ketika GKR Panembahan Timoer Rumbai, kakak tertua PB XIV Purbaya, menyampaikan ketidakpuasannya. Akibatnya, acara yang semula berlangsung di Sasana Parasdya harus dihentikan untuk mencegah ketegangan yang lebih lanjut.

Menteri Kebudayaan dan Pentingnya Penugasan

Fadli Zon menjelaskan pentingnya menunjuk penanggung jawab untuk pelestarian Keraton agar pemerintah dapat memberikan bantuan. 'Kalau tidak, pemerintah tidak bisa memberikan bantuan. Nanti pemerintah juga yang disalahkan,' imbuhnya.

Selain itu, Fadli menekankan harapan agar Gusti Tedjo mampu memediasi perselisihan antara kedua kubu yang berseteru. 'Nanti beliau (Tedjowulan) akan mengundang semua kerabat untuk duduk bersama,' tambahnya.

Dalam rangka melihat kondisi aktual, Fadli Zon melakukan peninjauan langsung ke kawasan Keraton yang memerlukan renovasi sebelum penyerahan SK secara resmi di Sasana Hadrawina.

Respon Gusti Tedjo dan Harapannya untuk Keraton

Usai menerima SK, Gusti Tedjo menyatakan kesiapannya menjalankan tanggung jawab yang diberikan oleh kementerian. 'Keputusan penetapan penunjukan kepada kami ini merupakan mandat yang sangat besar dari negara untuk menyelamatkan, melestarikan, dan memajukan Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat,' serunya.

Ia juga mengajak semua pihak untuk menjadikan momen ini sebagai langkah untuk bersatu. 'Saya mengajak Keluarga Besar Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat untuk mensyukuri perhatian besar dari pemerintah ini sebagai momentum untuk kembali bersatu,' ujar Tedjowulan.

Sebagai catatan, konflik internal di Keraton Surakarta telah terjadi sejak wafatnya SISKS Pakubuwana XII pada 2004. Dalam hal ini, Gusti Tedjo menyoroti pentingnya mengambil pelajaran dari peristiwa masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik.